Mis Komunikasi Inpasing Guru Non PNS

Berdasarkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2010 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010 tentang TATA CARA PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA, SK Impasing GBPNS “BERLAKU” jika guru tersebut telah di angkat menjadi PNS dan persyaratan administratif tidak harus ijasah S1. Berarti jika GBPNS belum di angkat menjadi PNS, maka SK impasing tidak berlaku. Dibawah ini sepenggal pasal dan sepenggal persyaratan sesuai permendiknas NOMOR 22 TAHUN 2010 yang hanya berlaku sampai tahun 2011 saja.

Pasal 3A : Guru bukan pegawai negeri sipil yang memperoleh penetapan inpassing jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Syarat-syarat administratif :
a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional.
b. Salinan atau fotocopi ijazah, STTB/Diploma/Akta Mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
c. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/pengasuhan.

Salinan Undang-undang dibawah ini:
SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN INPASSING JABATAN

FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menuntaskan pelaksanaan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berlaku, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN

INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya diubah menjadi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil di taman kanak-kanak (TK) atau sederajat, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa (SD/SDLB) atau sederajat, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB) atau sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa (SMA/SMALB) atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat adalah:
a. Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
c. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk
jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.
(2) Pejabat yang berwenang menetapkan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil di raudatul athfal (RA) atau sederajat, madrasah ibtidaiyah (MI) atau sederajat, madrasah tsanawiyah (MTs) atau sederajat, dan madarsah aliyah (MA) atau yang sederajat adalah:
a. Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru
Pembina;
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
c. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Guru bukan pegawai negeri sipil yang memperoleh penetapan inpassing jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya berlaku mulai tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2011.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
                                                                              Ditetapkan di Jakarta
                                                                              pada tanggal 29 September 2010
                                                                              MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

                                                                              TTD.

                                                                              MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.
NIP 196108281987031003

LAMPIRAN

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 22 TAHUN 2010 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010

TATA CARA PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

I. U M U M

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru tetap adalah adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
3. Guru bukan pegawai negeri sipil adalah guru yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
4. Satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tempat guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan melaksanakan tugas mengajar.
5. NUPTK adalah nomor registrasi khusus yang diberikan kepada pendidik (guru) dan tenaga kependidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

II. PERSYARATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DAPAT

DITETAPKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

Guru bukan pegawai negeri sipil dapat ditetapkan penetapan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Guru tetap pada satuan pendidikan, TK/RA jalur pendidikan formal atau yang sederajat, SD/SDLB/MI atau yang sederajat, SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat, atau SMA/SMK/SMALB/MA atau yang sederajat, yang telah memiliki izin;
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada 1 (satu) satuan pendidikan pada tanggal 30 Desember 2007;
3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan;
4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional; dan
5. Melampirkan syarat-syarat administratif :
a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional.
b. Salinan atau fotocopi ijazah, STTB/Diploma/Akta Mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
c. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/pengasuhan.

III. PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

1. a. Guru bukan pegawai negeri sipil jenjang TK atau yang sederajat, SD/SDLB atau yang sederajat, SMP/SMPLB atau yang sederajat, SMA/SMALB/SMK atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administratif kepada kepala sekolah.
b. Guru bukan pegawai negeri sipil RA atau sederajat, MI atau yang sederajat, MTs atau yang sederajat, MA atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administrasi kepada kepala RA/madrasah.
2. a. Kepala sekolah jenjang TK atau yang sederajat, SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, SMA/SMK atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan menggunakan Format 1. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala sekolah disetujui oleh penyelengara satuan pendidikan.
b. Kepala sekolah jenjang SDLB atau yang sederajat, SMPLB atau yang sederajat, SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas pendidikan provinsi, dengan menggunakan Format 1.
Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala sekolah disetujui oleh penyelengara satuan pendidikan.
c. Kepala madrasah jenjang RA atau yang sederajat, MI atau yang sederajat MTs atau yang sederajat, MA atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke kantor kementerian agama kabupaten/kota, dengan menggunakan Format 1. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala madrasah disetujui oleh penyelengara satuan pendidikan.
3. a. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan Format 2.
b. Kepala dinas pendidikan provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan Format 2.
c. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi yang selanjutnya diteruskan
kepada Menteri Agama melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.
4. Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya, dengan menggunakan Format 3.
5. Menteri Pendidikan Nasional/Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil.

                                                                        MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

                                                                            TTD.

                                                                        MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.
NIP 196108281987031003

Read more »

Posted in: Problema Mis_Komunikasi Undang-undang Inpasing GBPNS

Sejarah Ketetapan Pemerintah untuk Organisasi TK/RA/BA/TA di Indonesia

Pada orde lama, pendidikan anak usia dini berbentuk TK/RA/BA masih dalam taraf perkembangan, baik dalam perkembangan di pemerintah, di lembaga, di yayasan, maupun dikalangan pendidik serta para praktisi pendidikan di Indonesia. Lambat laun, pendidikan anak usia dini TK/RA/BA menjadi sangat dibutuhkan oleh mayarakat sebagai bekal bagi anak-anak usia pra sekolah sebelum memasuki pendidikan dasar tingkat SD/MI. Mulai tahun 1998, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk lembaga pra sekolah tersebut walaupun belum merata. Dan lembaga-lembaga berbentuk TK/RA/BA adalah merupakan lembaga resmi yang pada saat awal berdiri diberikan ijin pendirian dari pemerintah. Ada yang dari Dinas Pendidikan dan ada pula yang memiliki ijin dari Departemen Agama RI yang sekarang disebut Kementerian Agama RI. Karena keterbatasan ilmu dan anggaran yang masih dalam masa perkembangan, lembaga TK/RA/BA yang berbeda-beda induk tersebut disatukan menjadi satu wadah organisasi IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia). Anggota organisasi IGTKI terdiri dari Lembaga TK, RA dan BA. Dan masih disatukan dalam satu Undang-undang Menteri Pendidikan Nasional. Akan tetapi, peradaban manusia semakin berkembang dan dengan alokasi pendidikan 20% untuk pendidikan, menjadi para praktisi memikirkan lebih jauh lagi tentang landasan lembaga pendidikan anak usia dini. Sehingga pada tahun 2013, di cetuskan Undang-undang atau Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 90 Tahun 2013. Dengan peristiwa yang bersejarah tersebut, dan adanya aturan baru serta Undang-undang baru maka lembaga-lembaga yang menurut aturan lama masih bergabung dalam organisasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia agar segera melaksanakan aturan yang sesuai dengan naungannya masing-masing dan memisahkan diri secara berjenjang khususnya lembaga di naungan Kementerian Agama RI dari Organisasi IGTKI baik di tingkat pusat maupun kecamatan menjadi satu wadah dalam IGRA.
Menghilangkan rasa keangkuhan/kesombongan pada kekuasaan dalam hal pendidikan tersebut adalah hal yang paling utama karena sejarah perjalanan dan perkembangan lembaga pra sekolah di awali oleh para praktisi yang lebih lama mendahului bahkan ada pula yang telah meninggal dunia sebelum pejabat sekarang memimpin lembaga pra sekolah dan telah menurunkan berbagai ilmu yang bermanfaat yang masih di kembangkan oleh para pendidik baik itu kurikulum, administrasi dll. Sehingga pengunduran diri dari Organisasi yang ada di dalam Dinas Pendidikan oleh lembaga dibawah Naungan Kemenag RI menjadi bukan hal yang tabu. Bahkan hal tersebut haruslah kita syukuri karena Pemerintah telah bekerja dengan maksimal dan efisien demi ketertiban dan kelancaran masa depan pendidikan pra sekolah.

Dibawah ini saya tuliskan contoh surat pengunduran diri dari Organisasi Dinas Pendidikan. Semoga bermanfaat bagi semua para pembaca. Amin.


Perihal : Pengunduran Diri dari Organisasi IGTKI dan PKG PAUD Cabang Sumpiuh.


Kepada Yth. :
Ketua IGTKI dan Ketua PKG PAUD
Cabang Sumpiuh
Di
SUMPIUH


Kami/Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Mei Sari’ah (Kepala RA Miftahul Jannah Kuntili)
2. Siti Nuratiningsih (Guru RA Miftahul Jannah Kuntili)

Dengan ini menyatakan pengunduran diri kami sebagai Anggota IGTKI dan PKG PAUD Cabang Sumpiuh.
Adapun yang menjadi pertimbangan Kami/Saya dalam menyatakan penguduran diri ini adalah :

1. Telah berdirinya organisasi guru Raudhatul Athfal yang berbadan hukum sebagai organisasi profesi guru RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sejak tahun 2004, dan agar tidak terdapat data ganda pada dua kementerian melalui organisasi IGTKI dan PKG PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Pada kesempatan ini tidak lupa Kami/Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pembinaan Ketua dan Pengurus serta seluruh Anggota IGTKI sebagai organisasi Guru Taman Kanak-kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang telah lebih lama berdiri sebelum organisasi Guru Raudhatul Athfal.
3. Terimakasih atas segala pembinaan dari organisasi PKG PAUD Cabang Sumpiuh, namun mohon maaf apabila ternyata dalam berorganisasi dan bekerja sama tidak dapat kami laksanakan dengan baik.

Demikian surat Pernyataan Pengunduran Diri ini Kami buat dan kami tandatangani, dalam keadaan sadar dan kehendak sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta Kami mohon maaf apabila dalam berorganisasi dalam masa kerja sebagai anggota IGTKI dan PKG PAUD Cabang Sumpiuh terdapat tindak tanduk atau ucapan kami yang kurang berkenan.


Kuntili, 28 Juni 2014
Yang menyatakan,


1. Mei Sari'ah (......ttd......)


2. Siti Nuratiningsih (......ttd......)

Jika ada terjadi lembaga PAUD Formal di bawah naungan Dinas kemudian lembaga tersebut mengajukan mutasi ke Kementerian Agama maka yang di tinjau kembali adalah Bagaimana sebetulnya tujuan awal lembaga tersebut didirikan. Karena, sebelum mendirikan sebuah lembaga seharusnya pendiri harus tahu dasar hukum apa yang nanti akan dipakai dan dimiliki pemerintah. Karena akan berimbas pada SISTEM Pembelajaran Peserta Didik, Kurikulum, dan Struktur Organisasi Pengurus/Yayasan.
Sampai detik ini di tahun 2014, Pemerintah baik Dinas maupun Kementerian Agama tidak memiliki pedoman resmi seperti PERMENDIKNAS atau PMA tentang tata cara mutasi lembaga PAUD Formal. Sampai detik ini Pejabat Dinas atau Depag hanya memiliki wewenang dalam hal MUTASI PEGAWAI. Bukan MUTASI LEMBAGA. Jadi, dengan demikian jika ada Kepala Sekolah dari Lembaga PAUD Formal mengajukan Mutasi Lembaga (seperti mutasi kendaraan bermotor di samsat), itu tidak ada peraturan/juknis baik Permendiknas maupun PMA nya dan tidak dibenarkan dalam kaidah KODE ETIK GURU INDONESIA sesuai pasal 8 tentang Kewajiban Guru terhadap Pemerintah.

Sebelum pemerintah memberikan ijin pada lembaga PAUD yang baru, sebaiknya sebelum dikeluarkan ijin pemerintah mensurvey, baik secara langsung atau tidak langsung (tidak harus terjun ke lapangan) untuk menginvestigasi. Hasil survey tersebut akan di jadikan bahan kajian oleh pemerintah apakah Lembaga tersebut layak diberikan ijin baik dari Dinas atau Depag dari sisi Administrasi, Kurikulum, Pendanaan, dan visi misi. Karena setiap Kementerian pasti memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Perbedaannya sekarang adalah, jika Kemenag menggunakan aturan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH, maka Dinas Pendidikan menggunakan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Apapun pendapat Bapak/Ibu dengan apa yang saya tulis adalah, semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan dan "JANGANLAH SUKA MEMPERSULIT DIRI SENDIRI". OK ! Selamat menikmati hari-hari Anda dengan penuh semangat.

PMA No. 90 Tahun 2013 KLIK DISINI
Permendiknas No. 58 Tahun 2009 KLIK DISINI
Kode Etik Guru Indonesia KLIK DISINI

Terimakasih.
ttd
Mei Sari'ah

Read more »

Posted in: Sejarah Ketetapan Pemerintah untuk Organisasi TK/RA/BA/TA di Indonesia

Surat Keterangan Tugas Mengajar

RA TARBIYATUL QURAN

KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON

Alamat : Dusun IV Rt. 30 Rw.09 Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang 
Kabupaten Cirebon 45183

SURAT KETERANGAN TUGAS MENGAJAR

NOMOR : 31/VII/RA.MJ/2014

Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan pada RA Tarbiyatul Quran Pajaten Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, maka saya :
1. Nama : Nurhayati, S.Pd.I
2. NIP : -
3. Jabatan : Kepala RA Tarbiyatul Quran
4. Alamat RA : Pajaten Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon
Dengan ini menugaskan kepada :
1. Nama : SANYI
2. NIP : -
3. TTL : Cirebon, 05 Agustus 1979
4. Alamat Rumah : Desa Sigong Kecamatan Lemahabang
Sebagai tenaga pengajar pada Pajaten Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan beban mengajar minimal 30 Jam Per Minggu.
Kemudian kepada Saudari tersebut di atas diberikan hak untuk mengelola kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar pada RA Tarbiyatul Quran.
Demikian Surat Tugas Mengajar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Lemahabang
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

Kepala
RA Tarbiyatul Quran



Nurhayati, S.Pd.I

Read more »

Posted in: Contoh Surat